Syria News Live: Israel mengebom ‘lebih dari 100’ situs militer Suriah karena PM setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemberontak

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya tidak secara aktif meninjau kembali sebutan “organisasi teroris asing” terhadap kelompok pemberontak utama Suriah yang menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad akhir pekan ini.

Namun, disebutkan bahwa penunjukan tersebut terus ditinjau dan, meskipun masih berlaku, penunjukan tersebut tidak melarang pejabat AS untuk berbicara dengan anggota atau pemimpin kelompok tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan kepada wartawan pada akhir pekan bahwa “tidak ada tinjauan khusus mengenai apa yang terjadi.”

“Kami selalu mengkaji. Mungkin ada perubahan dalam postur sanksi kami berdasarkan tindakan mereka, tapi kami tidak punya apa-apa saat ini.

Dia mengatakan peninjauan bisa dimulai jika HTS mengambil langkah untuk membalikkan alasan statusnya. Dia mengatakan itu sepenuhnya tergantung pada tindakan mereka.

Perdana Menteri Suriah Mohammed Jalali mengatakan dia setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintahan Keselamatan yang dipimpin pemberontak di wilayah yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah.

Komandan utama pemberontak Ahmed al-Shara, juga dikenal sebagai Abu Mohammad al-Golani, bertemu dengan Jalali dan Wakil Presiden Faisal Meqdad untuk membahas pemerintahan transisi, Reuters melaporkan, mengutip sumber.

Perdana Menteri mengatakan pelaksanaan ekstradisi mungkin memakan waktu berhari-hari.

Pengalihan kekuasaan terjadi setelah berakhirnya perang saudara selama 13 tahun dan 50 tahun pemerintahan brutal keluarga Assad, yang menyebabkan warga Suriah harus tinggal di rumah dan jutaan pengungsi di luar negeri masih sangat tidak yakin akan masa depan negara mereka.

Pemberontak bersenjata di Suriah yang menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad akhir pekan lalu mengatakan mereka tidak akan menerapkan aturan berpakaian sesuai agama pada perempuan.

“Dilarang keras mengganggu pakaian wanita atau memaksakan permintaan apa pun mengenai pakaian atau penampilan mereka, termasuk permintaan untuk kesopanan,” kata aliansi pemberontak Islam di media sosial.

Mesir membantah perebutan Israel atas zona penyangga Suriah dan lokasi komando di dekatnya setelah jatuhnya rezim Presiden Suriah Basad al-Assad.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah memerintahkan pasukan daratnya untuk mengambil kendali zona penyangga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata tahun 1947 dengan Suriah.

Kementerian luar negeri Mesir menyebut “pendudukan” Dataran Tinggi Golan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut menuduh Israel mengeksploitasi ketidakstabilan Suriah saat ini untuk memperluas kendali teritorialnya dan melanggar norma-norma internasional, Egypt Today melaporkan.

Pemberontak Suriah yang dipimpin oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham telah menyerukan pasukan keamanan yang bekerja untuk Presiden terguling Bashar al-Assad untuk didaftarkan di apa yang mereka sebut sebagai “pusat pemukiman”.

Koalisi pemberontak mengumumkan telah membuka “pusat pemukiman bagi anggota rezim kriminal di Homs” setelah rezim Assad jatuh, dan dia dilaporkan melarikan diri ke Rusia.

“Semua pasukan rezim Assad harus mengunjungi pusat tersebut untuk menyelesaikan prosedur pemukiman dan menerima kartu identitas sementara paling lambat Sabtu 14 Desember 2024,” bunyi pernyataan pemberontak.

Pejabat diharuskan memberikan dokumen, perangkat yang dikeluarkan rezim, dan barang-barang resmi atau mereka akan dituntut karena memberikan informasi yang tidak lengkap.

Dua perwira militer Suriah telah didakwa melakukan kejahatan perang terhadap orang-orang, termasuk warga negara Amerika, di sebuah penjara terkenal di Damaskus selama perang saudara di Suriah.

Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Jameel Hasan dan Abdul Salam Mahmood atas pelanggaran hak asasi manusia. Waktu New York dilaporkan kemarin, mengutip dakwaan yang tidak disegel.

Meskipun keberadaan kedua pejabat tersebut tidak diketahui, AS bertujuan untuk mempertanggungjawabkan orang-orang yang berada di tingkat tertinggi pemerintahan Suriah.

Menurut dakwaan, pihak berwenang “berusaha mengintimidasi, mengintimidasi dan menekan setiap oposisi atau yang dianggap menentang rezim”.

Saat Hasan mengepalai Direktorat Intelijen Angkatan Udara, Mahmood menjabat sebagai Brigadir Jenderal di Sayap Intelijen Angkatan Udara.

Pat McFadden dari Partai Buruh mengatakan pemerintah Inggris akan mengambil keputusan cepat mengenai apakah akan mencabut larangan terhadap kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) setelah gulingnya rezim Presiden Bashar Assad.

HTS dilarang di Inggris karena hubungannya dengan Al Qaeda, organisasi teroris yang pernah dipimpin oleh Osama bin Laden.